Ada 17 Pengaduan Pembayaran THR dekat Disnaker Kota Bandung

Ada 17 Pengaduan Pembayaran THR dekat Disnaker Kota Bandung Ada 17 Pengaduan Pembayaran THR dekat Disnaker Kota Bandung

Bandung, Sobat - Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan antara Kota Bandung secara standar berlangsung kondusif bersama berjalan bersama tidak emosi.

Mediator Hubungan Industrial Sub Koordinator Pengupahan Disnaker Kota Bandung, Ahmad Mustofa mengatakan, sebagian agung perkeaktifanan antara Kota Bandung telah taat menunaikan kewajibannya membayar THR tepat batas.

"Kalau melihat atas jumlah perusahaan yang jumlahnya ribuan hendak tetapi yang konsultasi tidak tersegera banyak. Semoga Kota bandung kondusif jauh didalam pelaksanaan pembayaran THR," kata Ahmad mesegerai siaran pers dikutip, Rabu (19/4/223).

Sejenjang ini Disnaker masih mendapatkan aduan terkait THR. Berdasarkan data maka 18 April 2023, ada 17 aduan yang hadir terkait persoalan THR.

“Dari data, perusahaan demi Kota Bandung ada demi antara 3.000-an. Sampai saat ini ada 17 pengaduan mengenai pembayaran THR,” kaperbincangan.

1. Aduan ini segera ditindaklanjuti

Ahmad menyebut aduan didominasi sama kejelasan lepasan THR, giliran pembayaran THR, dibayar pakai uang atau barang bersama lainnya. Seluruh aduan soal THR itu sudah diteruskan kepada Disnakertrans Provinsi Jabar.

Menurut dia, aduan itu ditindaklanjuti UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, nan mempunyai kewenangan akan memeriksa, menindaklanjuti, dan melakukan penindakan.

Disnaker Kota Bandung bersifat menampung aduan dari masyarakat mendampingi merekapnya, lalu meneruskannya kepada Disnakertrans Provinsi Jabar.

"Sesuai Permenaker 06 tahun 2016 tentang THR, kewenangan kepada pelaksanaan pembayaran THR dilakukan karena Pengawas Ketenagakerjaan ada antara Provinsi Jawa Barat," katanya.

Ahmad mengimbau kepada para pekerja yang belum mendapatkan haknya, kepada dapat melaporkan kepada pos pengaduan Disnaker Kota Bandung dan pos aduan lainnya.

Sedangkan demi para pengusaha, segera membayar THR kepada pekerja karena merupakan hak normatif.

"Disnaker Kota Bandung tidak pernah menutup atau membuka posko konsultasi/pengaduan, karena tugas kami menerima konsultasi bersama menerima pengaduan sejauh tahun," ujarnya.

2. Di Jabar ada aduan dari 39 pertindakanan

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat telah  menindaklanjuti pengaduan adapun menganut terkait  maalpa pembayaran Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2023 dan sejauh ini perbisnisan dalam Jabar berkomitmen untuk membayar THR.

Kepala Bidang Hubungan Industrial bersama Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan, berdasarkan laporan dari Posko THR bersama monitoring yang dilakukan tim terdapat 70 pengaduan dari total 39 perkeaktifanan.

“Dari pengaduan akan diterima keberisian sifatnya konsultasi, belum mengakecewan bahwa si pertindakanan tidak membayarTHR,” ucap Firman kedalam diskusi bertema "Kesiapan Pertindakanan pada Jawa Barat kedalam Membayarkan THR" pada Kota Bandung, Senin (17/4/2023).

Menurut Firman, berdasarkan pantauan antara lapangan saat ini ada kurang lebih perusahaan antara kabupaten/kota yang sedang melakukan proses mediasi terkait pembayaran THR.

“Tapi intinya secara keseluruhan relatif lebih aman demi enteng dibandingkan tahun 2022 karena memang tahun lintas akibat pandemi COVID-19 terjadi pembatasan gelagat upaya,” kata Firman.

“Sampai saat ini belum ada perupayaan adapun tidak membayar THR. Ada kira-kira perupayaan adapun membayar THR dengan cara dicicil. Ini sebelumnya dalam aturan tidak dibolehkan, sanksinya kena denda. Namun walaupun dicicil dasarnya wajib ada kesepakatan (dengan pekerja),” tambahnya.

3. Jumlah pengaduan menurun

Sementara itu Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jabar Joao De Araujo Dacosta, berdasarkan data Disnakertrans Jabar maka saat ini terdapat 160 perusahaan akan diutarakan bermakurang terkait pembayaran THR. Jumlah terhormat menurun drastis dibanding 2022 akan mencapai 344 perusahaan.

“Isi pelaporan antara lain perbantuanan tidak hendak membayar THR, telat membayar THR, atau hanya membayar THR 50 persen. Perbantuanan diutarakan akibat serikat buruh, tenaga kerja perorangan atau kelompok masyarakat,” kata Joao.

Menurut Joao, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap perkeaktifanan-perkeaktifanan untuk memastikan kasus adapun diadukan setara lewat perundang-undangan atau tidak.

Jika kedapatan perbisnisan tidak membayarkan THR bagi kena sanksi administratif berbanding beserta pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa pengbisnis wajib membayar THR keagamaan kepada pekerja.

"Sesuai pasal 79, jika dilanggar buat dikenakan sanksi mulai teguran tertulis,  penghentian pembatasan izin produksi, penghentian beberapa batas pembekuan pertaktikan," jelas Joao.

Meski demikian bagi Joao, berdasarkan pengalaman pemeriksaan sebelumnya, perusahaan yang diperiksa segera mereka membayar THR.

“Perusahaan yang dilaporkan didominasi inbokstri padat karya bersama biasanya perusahaan berlokasi atas daerah yang UMR-nya banter," pungkasnya.